Diduga Halangi Tugas Wartawan; Abdi Kapolsek Medang Deras Terancam Di Laporkan.

Sumut-batubara-sorotperkara-news.com-tindakan tak lazim, larangan pada saat meliput kerap terjadi pada wartawan. seperti hal nya, yang dialami oleh salah seorang wartawan online dari salah satu media sahabat tni-polri bernama rudi, lantaran melakukan peliputan razia kapolsek medang deras iptu abdi tansar nekat larang wartawan untuk meliput.

Menurut rudi, kejadian itu bermula lantaran diri nya ingin meliput kegiatan razia yang dilaksanakan kapolsek abdi disalah satu warung kopi milik sahryl sinaga yang bertempat didesa pakam, kec.medang deras,kab.batu bara, pada 4 Febuari 2024 sekira pukul 23:49 wib.

Abdi yang seakan elergi, saat ingin diliput oleh rudi, dengan nada lantang nya, dua kali mengatakan kepada rudi” jangan difoto dan vidiokan”

rudi menilai tindakan abdi selaku Kapolsek Medang deras merupakan bentuk menghalang-halangi tugas jurnalistik dan tidak mencerminkan perilaku seorang pejabat yang juga adalah mitra pers.

Sedangkan pada pasal 18 UU nomor 40 tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau denda paling banyak RP.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam hal ini, rudi juga berharap kepada bapak Kapolres batubara AKBP taufiq dalam peristiwa ini, Kapolres dapat memberikan tindakan tegas terhadap kapolsek medang deras iptu abdi tansar dimana atas tindakan nya menghambat tugas wartawan pada saat meliput.

Rudi menambahkan, dimana iya juga akan melaporkan hal tersebut Kepolres batubara, atas dugaan menghalang-halangi tugas nya sebagai wartawan.

Hal itu, berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers.ketentuan mengenai kebebasan pers dan keterbukaan informasi diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dengan pencabutan sejumlah peraturan yang dianggap mengekang kehidupan pers.

Setiap orang juga berhak mencari, memperoleh, memiliki, meyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia sebagai mana yang tercantum, dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 F.

Melihat semua peraturan itu, bahwa setiap orang yang melawan hukum,dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak rp 500 juta rupiah. (RD)

About Author