Kepala Desa Sialang Buah Diduga Lecehkan Simbol Negara, Kibarkan Bendera Merah Putih Kusam dan Robek

IMG 20240522 WA0017 1

Sialang buah-serdang Bedagai-sorotperkara.news-pada tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 15:00 WIB, sejumlah awak media menangkap pemandangan yang tak lazim di Desa Sialang Buah, kecamatan teluk mengkudu, kabupaten Serdang Bedagai. (24/mei/2024)

Bendera Merah Putih, simbol negara yang seharusnya dijaga kehormatannya, terlihat berkibar dalam kondisi kusam dan robek di depan kantor desa.

Kejadian ini menimbulkan keprihatinan dan kecaman dari berbagai pihak, mengingat pentingnya menjaga kehormatan simbol negara.

Rusmawati, Kepala Desa Sialang Buah, menjadi sorotan atas insiden ini.

Sebagai pemimpin desa, Rusmawati bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan dan penghormatan terhadap bendera negara yang berkibar di wilayahnya.

Banyak pihak menilai bahwa tindakan ini mencerminkan kurangnya penghargaan dan kepedulian terhadap simbol-simbol kenegaraan.

Pasal dalam RUU KUHPTindakan mengibarkan bendera negara dalam kondisi rusak dan robek tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi melanggar hukum.

Menurut Pasal 234 RUU KUHP, “Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (maksimal Rp10 juta).

Selain itu, Pasal 235 RUU KUHP juga menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. Dalam hal ini, denda kategori II bisa mencapai Rp 10 juta.

Dengan demikian, tindakan yang dilakukan di Desa Sialang Buah dapat dikenai sanksi berdasarkan regulasi ini.

Insiden ini telah memicu reaksi keras dari masyarakat.

Banyak yang menuntut agar Kepala Desa Rusmawati memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas kejadian ini.

Selain itu, sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis juga mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi dan mengambil tindakan yang sesuai jika terbukti ada pelanggaran.

Sementara itu, pihak kecamatan dan kabupaten juga diminta untuk lebih aktif dalam mengawasi dan memastikan bahwa bendera negara di setiap instansi pemerintahan diperlakukan dengan hormat dan layak.

Penegakan aturan terkait penggunaan bendera negara harus diperketat untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Sementara itu awak media terus mencoba melakukan konfirmasi namun sampai saat ini rusmawati selaku kades bungkam belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan. (red)

About Author

Optimized by Optimole