Kuasa Hukum Nyatakan Oknum Kades Karyasari Inkrack Terbukti Sah Lakukan Tindak Korupsi.

IMG 20240518 WA0355

Garut-Sorotperkara.news.com-Setelah Proses panjang persidangan perkara kasus tindak pidana korupsi Oknum kades Karyasari Cibalong Garut , kini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hal Tersebut di sampaikan Tim Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Budi Rahadian, S.H., & Rekan yang beralamat beralamat di Jl. Raya Karangpawitan No. 173 Garut.

Budi Rahadian saat dikonfirmasi Wartawan membenarkan Kasus Kurniawan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Terdakwa ( Kurniawan Alias Uweng) oknum Kades Karyasari Cibalong, dituntut bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung (Tipikor) memutus dengan putusan yang pada pokoknya Menyatakan Terdakwa Kurniawan alias Uweng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam dakwaan Primer Serta membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primer (pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999. Namun Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsider yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 2001. Tentang Perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

“apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (bulan) serta menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah 161.584.715,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.”

Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Garut mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor Perkara: 37/PID.TPK/2023/PT BDG yang putusannya Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

“Kemudian atas Putusan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi dengan register Perkara Nomor: 2420 K/Pid.Sus/2024 dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan Menolak Permohonan Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut

Budi Rahadian memaparkan , Dengan adanya perkara ini semoga bisa di ambil pelajaran dan Hikmah.

“Hikmah dari perkara ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi para kepala Desa khususnya di Kabupaten Garut agar lebih tertib lagi dalam mengelola Anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Insfastruktur Provinsi dan Pendapatan Asli Desa dalam artian Pengguna anggaran Agar Tertib Perencanaan, Tertib Administrasi dan Tertib Pelaksanaan. Sebab kalau tidak tertib akan berujung penjara. Pungkas Budi Rahadian.”Pungkasnya.

About Author

Optimized by Optimole