Program KRPL Atau P2L Jadi Bancakan Kelompok Masyarakat Atau Kelompok Wanita Tani.

Screenshot 20231003 100154

CIREBON –Sorotperkara-news.com -Kegiatan kelompok masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan rumah atau lahan kosong ini konsep awalnya adalah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan menambah penghasilan rumah tangga yang berorientasi pasar.Tetapi pada kenyataannya banyak yang salah pemanfaatan kegiatan ini karena kurangnya kontrol dan pengawasan dari instasi terkait yakni Dinas Pertanian daerah.

Ketika awak media mengunjungi salah satu kelompok wanita tani di wilayah kelurahan Pekiringan Kota Cirebon Pada Hari Senin (02/10/2023).keadaan lahan di biarkan kosong dan tak terawat,”Sejak pertama panen sampai sekarang kegiatannya mandeg dan tidak tau kapan akan di mulai lagi”kata salah satu ibu dari kelompok wanita tani LASABA.

Screenshot 20231003 100201

Sementara sewaktu di klarifikasi ke kantor dinas Pertanian dan di temui Kabid Pertanian Iin menerangkan ada monitoring dan pembinaan dari penyuluh pertanian dan ini bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Sangat di sayangkan bantuan yang bersumber dari dana dekonsentrasi yang berasal dari APBN ini di bagi dua masa yaitu masa penumbuhan sebesar Rp.50.000.000. dan masa pengembangan sebesar Rp.15.000.000. tidak dapat di manfaatkan malah tidak jelas kemana hilangnya,sementara tertera di juknis P2L bahwa wajib membuat laporan pemakaian anggaran di sertai kuitansi pembelian dan laporan progres program di sertai pula pakta integritas kelompok tani dengan dinas pertanian provinsi jawa barat.

Dugaan yang serius dan harus diinvestigasi lebih lanjut. Jika benar, ini adalah tindakan yang sangat merugikan masyarakat dan harus dihentikan secepat mungkin. APBN DAK DEKONSENTRASI harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pihak berwenang harus mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti bersalah melakukan tindakan korupsi atau penyalahgunaan dana APBN.

(Tim liputan)

About Author

Optimized by Optimole